Menghadapi Tahun Anggara 2022, Gampong Geuceu Iniem telah bersiap untuk menjalankan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan gampong dari menjaring serta menggali aspirasi masayarakat yang dimulai dari masing-masing dusun di wilayah gampong Geuceu Iniem.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba untuk memberikan informasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Aggaran 2022.

Prioritas dana desa 2022 diatur dalam Permendes 7 tahun 2021.

Dalam Bab 2 pasal 5, Permendes 7 tahun 2021 tentang prioritas dana desa tahun 2022, disebutkan bahwa secara garis besar ada 3 (tiga) Prioritas Dana Desa Tahun 2022 yaitu :

  1. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa,
  2. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa, dan
  3. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai Kewenangan Desa
    .

1. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

  • Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan,
  • Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, dan
  • Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.

2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenganan Desa

  • Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa,
  • Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata,
  • Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan,
  • Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera, dan
  • Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

3. Mitigasi dan Penganan Bencana Alam dan Non Alam

  • Mitigasi dan penanganan bencana alam,
  • Mitigasi dan penanganan bencana nonalam, dan
  • Mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

 

Kegiatan Pembangunan yang akan berlangsung di Desa/Gampong sedirinya harus melalui beberapa Tahapan yang mesti dilaksanakan yaitu : 

"Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa"

A. Penetapan Prioritas

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa/Gampong, Musyawarah inilah yang nantinya menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam berita acara dan berita acara sebagaimana dimaksud diatas, akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa/Gampong Tahun Anggaran 2022.

B. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Permendes 7/2021 itu dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. dan wakelola sebagaimana dimaksud, diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Dan juga Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sendiri, itu dialokasikan melalui dana desa yang paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa/Gampong.

(Gambar dikutip dari Web Desa Sari Mekar)

 

Publikasi dan Pelaporan

A. Publikasi

Pemerintah Desa/Gampong  wajib mempublikasikan penetapan prioritas dana desa, Publikasi terkait Penetapan Prioritas Dana Desa , terdiri atas :

  1. Hasil Musyawarah Desa/Gampong,
  2. Data Desa/Gampong, Peta Potensi dan Sumber Daya Pembangunan, Dokumen RPJMDes, dokumen RKPDes, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Dokumen APBDes.

Publikasi APMG  sebagaimana dimaksud diatas, paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.Terkait ruang publik untuk publikasi sendiri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Permendes No 7 tahun 2021 itu haruslah ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan mengenai penetapan prioritas dana desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut Gampong (TPG) menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada Pemerintah Desa/Gampong.

B. Pelaporan

Keuchik Gampong  menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Menteri melalui Kementerian. Laporan dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi desa yang disediakan oleh Kementerian atau Siskeudes. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

 

#Terima Kasih

#www.geuceuiniem.id

 



Artikel ditulis oleh Gampong Geuceu Iniem .