Skip to main content

PRORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

             Gampong Geuceu Iniem, 4 Januari 2021 Pemerintahan Gampong Geuceu Iniem Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh telah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Geuceu Iniem Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini telah dilaksanakan semenjak Bulan Desember Tahun 2020 dai Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Gamppong (RKPG) Tahun 2021 sampai dengan Perancangan APBG Tahun 2021.

Tahun Anggaran 2021 ini khususnya Dana Desa telah diatur dengan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.  Permendesa 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 memiliki tujuan untuk memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung SDGs Desa. Serta pembinaan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, peringatan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2020 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal 15 September 2020 di Jakarta. Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035. Agar setiap orang mengetahuinya.

Berikut Lampiran Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang berisi tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 :

 

Lampiran Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian materi yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, adaptasi adaptasi baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Strategi sektor nasional meliputi:

  1. sarana / prasarana energi;
  2. sarana / prasarana komunikasi;
  3. sarana / prasarana pariwisata;
  4. pencegahan stunting; dan
  5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

  1. Memberikan Arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung SDGs Desa.
  2. Pelayanan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, peringatan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
     

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan prinsip:

  1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
  2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
  3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
  4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
  5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa pemenuhan kebutuhan generasi Desa di depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

  1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; danSDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
 
  1. Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

    SDGs Desa 10: desa tanpa keberatan; dan

    SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan

  2. Desa peduli kesehatan SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

    SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.

  3. Desa peduli lingkungan SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;

    SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan

    SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

 
  1. Desa peduli pendidikan SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
  2. Desa ramah perempuan SDGs Desa5: interaksi perempuan Desa.
  1. Desa berjejaring SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
  1. Desa tanggap budaya SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; danSDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

 

Upaya SDGs Desa dalam dan kondisi Pandemi COVID-19 mudah, karena situasi krisis, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan kebiasaan baru Desa. 10 (sepuluh) SGD Desa tersebut adalah:

  1. Desa tanpa kemiskinan;
  2. Desa tanpa kelaparan;
  3. Desa sehat sejahtera;
  4. interaksi perempuan Desa;
  5. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  6. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  7. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
  8. Desa damai berkeadilan;
  9. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
  10. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa termasuk:

  1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa / badan usaha milik Desa bersama dan termasuk:
    1. pendirian badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama;
    2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama;
    3. peningkatan permodalan badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama; dan
    4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada usahakan dan pengembangan produk unggulan Desa dan / atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. pengelolaan hutan Desa;
      2. pengelolaan hutan adat;
      3. pengelolaan air minum;
      4. pengelolaan pariwisata;
      5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
      6. pengelolaan wisata hutan mangrove (pelacakan, perjalanan mangrove dan wisata edukasi);
      7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
      8. pelatihan pembenihan ikan;
      9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
      10. pengolahan sampah.
    5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pesanan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 
  1. Penyediaan listrik Desa
    1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    2. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
    3. pembangkit listrik tenaga matahari;
    4. pembangkit listrik tenaga angin;
    5. instalasi biogas;
    6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
    7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. Pengembangan usaha ekonomi produktif
    1. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan / atau perikanan yang difokuskan pada pesanan dan pengembangan produk unggulan Desa dan / atau perdesaan;
    2. pengembangan jasa dan usaha industri kecil dan / atau industri rumahan yang difokuskan kepada pemesanan dan pengembangan produk unggulan Desa dan / atau perdesaan;
    3. penyediaan dan pengelolaan sarana / prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan / atau perdesaan;
    4. pendayagunaan perhutanan sosial;
    5. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
    6. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
    7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa termasuk:

  1. Pendataan Desa
    1. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
    2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
    3. pendataan pada tingkat keluarga;
    4. data pemutakhiran Desa termasuk data kemiskinan; dan
    5. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
    1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    3. kegiatan pemetaan dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  1. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
    1. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    2. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
    3. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desaberbasis aplikasi digital; dan
    4. pengadaan sarana / prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital termasuk:
      1. tower untuk jaringan internet;
      2. pengadaan komputer;
      3. Ponsel cerdas; dan
      4. berlangganan internet.
    5. kegiatanpengembangan, pengelolaandanpengintegrasianteknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 
  1. Pengembangan Desa wisata
    1. pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
    2. Promosi Desa wisata yang diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
    3. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
    4. pengelolaan Desa wisata;
    5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
    6. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
  2. Penguatan ketahanan pangan
    1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan / atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    2. pembangunan lumbung pangan Desa;
    3. pengolahan pasca panen; dan
    4. Kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 
  1. Pencegahan stunting di Desa
    1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
    2. hadiah insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    3. tindakan promotif dan preventif untuk mencegah stunting melalui rumah Desa sehat;
    4. memberikan layanan peningkatan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
      1. kesehatan ibu dan anak;
      2. konseling gizi;
      3. air bersih dan sanitasi;
      4. Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
      5. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
      6. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
      7. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
  2. Pengembangan Desa inklusif
    1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
    2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan kelompok marjinal dan rentan;
    3. memberikan bantuan hukum bagi kelompok yang marjinal dan rentan;
    4. peningkatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
    5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

Sebuah. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

  1. menerapkan kebiasaan adaptasi baru:
    1. seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
    2. terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
    3. senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
  2. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
  3. mempertahankan pos jaga Desa guna:
    1. mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
    2. mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
    3. mendata dan memeriksa petugas yang baru datang dari rantau; dan
    4. warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

  1. ketua: kepala desa
  2. wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
  3. anggota:
    1. perangkat Desa;
    2. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
    3. kepala dusun atau yang setara;
    4. ketua rukun warga;
    5. ketua rukun tetangga;
    6. pendamping lokal Desa;
    7. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
    8. pendamping Desa sehat;
    9. pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
    10. bidan Desa;
    11. tokoh agama;
    12. tokoh adat;
    13. tokoh masyarakat;
    14. karang taruna;
    15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
    16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
  4. mitra:
    1. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
    2. bintara pembina Desa (Babinsa); dan
    3. pendamping Desa.
  5. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
    1. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
    2. Pendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
    3. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan / atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum.

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

  1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa pembantuan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
  2. Jika Desa tidak memiliki peraturan Desa pembinaan mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati / wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
  3. Jika tidak memiliki peraturan bupati / wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

  1. Program dan / atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan peraturan-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
  3. Kegiatan pengembangan masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

  1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  3. besaran anggaran upah kerja paling kecil 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
  4. pembayaran upah kerja yang diberikan setiap hari;
  5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, termasuk: menggunakan masker, menerapkan aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimal 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
  6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) termasuk antara lain:
    1. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
      1. lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
      2. lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
      3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan.
    2. restoran dan wisata Desa
      1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama;
      2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
    3. perdagangan logistik pangan
      1. pemeliharaan bangunan pasar;
      2. badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama yang berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
      3. badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
      4. Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
    4. perikanan
      1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
      2. bagi hasil budidaya ikan tawar melalui badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama.
    5. peternakan
      1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama;
      2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      3. Kerja sama badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam penggunaan kotoran ternak untuk pupuk organik.
    6. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
      1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama;
      2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama; dan
      3. Penyewaan gudang secara murah sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan dari daftar program / kegiatan pembangunan Desa untuk fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

  1. berdasarkan permasalahan dan penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program / kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
  2. program dan / atau kegiatan yang direncanakan harus lebih melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
  3. program dan / atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
  4. program dan / atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan keberlanjutan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
  5. program dan / atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang mengancam Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan / atau tempat ibadah tidak diizinkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

  1. Keterbukaan informasi pembangunan DesaDesa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
    1. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
    2. dokumen RPJMDesa;
    3. program / proyek masuk Desa;
    4. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
    5. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
  1. Dusun / kelompok Musyawarah
    1. warga Desa skenario Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
    2. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun / kelompok untuk menggunakan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
    3. masyarakat Desa merumuskan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
    4. hasil Musyawarah dusun / kelompok menjadi warga masyarakat dalam Musyawarah Desa.
  1. Musyawarah DesaPenetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal aplikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi baru dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

  1. baliho;
  2. papan informasi Desa;
  3. media elektronik;
  4. media cetak;
  5. media sosial;
  6. situs Desa;
  7. selebaran (selebaran);
  8. pengeras suara di ruang publik; dan
  9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

  1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

  1. Pembinaan, penggunaan, dan evaluasi Prioritas Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  2. PemerintahPusat, PemerintahDaerahprovinsidanPemerintahDaerah kabupaten / kota pengendalian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui jalan online.
  3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi kepada Pemerintah Daerah kabupaten / kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara online.
  4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
  5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
    1. Layanan telepon: 1500040
    2. Layanan SMS Center: 087788990040, 081288990040
    3. Layanan Whatsapp: 087788990040
    4. Layanan PPID: Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
    5. Layanan Sosial Media:
      1. (Twitter)
      2. Kemendesa.1 (facebook);
      3. kemendesaPDTT (instagram);
      4. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
      5. situs web http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

Demikianlah isi Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang merupakan Lampiran Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.